Legislator Soroti Smelter di Halmahera Timur yang Tak Kunjung Beroperasi

12-09-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Budhy Setiawan dalam RDP dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022). Foto: Tari/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Budhy Setiawan menyoroti pembangunan Smelter Feronikel Antam di Halmahera Timur yang hingga kini belum juga rampung dan beroperasi. Sebelumnya, smelter tersebut direncanakan akan rampung dan mulai beroperasi pada tahun 2019.

 

"Smelter di Halmahera Timur pada Antam ini tidak kunjung selesai ini, kalau target dulu awalnya 2019 beroperasi, terus molor. Selalu disebut yang menjadi persoalan adalah pasokan listrik PLN, dari dulu pak ini tidak kunjung selesai. Terakhir kemudian sudah ada penandatanganan kontrak terkait pasokan listrik dengan PLN, saya tidak tahu kemudian nanti alasan apa lagi terkait  dengan penundaan operasi smelter di Haltim ini pak," tegasnya.

 

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, mengenai progres Indonesia Battery Corp (EV Battery) dan program hilirisasi minerba (progres proyek smelter) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

 

Terkait hal tersebut, Budhy mempertanyakan keseriusan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terkait hilirisasi baterai. "Saya ingin melihat keseriusan dari Antam ini sendiri, kalau Panja BUMN Energi saya yakin serius untuk mendorong ini, tapi bagaimana dengan PT Antam nya sendiri dengan keseriusan target produksinya, ini sudah molor lama pak," tambahnya.

 

Selain Budhy, Anggota Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto berharap rencana pengoperasian smelter yang direncanakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022 tersebut. Ia pun berharap proyek tersebut dapat menjadi perhatian khusus. Perhatian tersebut utamanya juga dalam hal planning dan implementasi dari setiap proyek sehingga tidak menimbulkan kerugian negara dan pemasukan negara dapat lebih maksimal.

 

"Kami berharap ini segera terealisasi tidak ada delay lagi. Apalagi kalau saya pahami disini permasalahannya itu lebih ke pengadaan energi listrik dan itu seharusnya bukan tahapan yang terlalu sulit lagi bagi Antam untuk mengadakan itu dibandingkan dengan pembangunan-pembangunan pada tahap awalnya," jelasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Dirut MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan smelter di Halmahera Timur terletak di sisi kontraktor. Ia menambahkan, dari sisi kontaktor ada kesalahpahaman yang terjadi sehingga menghambat keberlanjutan pembangunan smelter tersebut.

 

"Jadi sebenarnya dari sisi kami tidak ada dispute, yang ada dispute di sisi kontraktor. Kontraktor merasa kalau dia melanjutkan ini, dia akan rugi besar pak. Jadi mungkin kami tidak ada pilihan lain selain memutus kontrak ini dan mengulang proses pencarian kontraktor baru untuk bisa melanjutkan proyek ini," jelasnya. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...